MEDIAAKU.COM – Pemerintah terus mendorong langkah strategis guna mencapai kemandirian energi sekaligus meningkatkan kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) terhadap pendapatan negara. Hal ini menjadi fokus utama dalam pembahasan antara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Melansir laman KemenESDM, Rabu (6/5/2026) Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah isu penting, termasuk perkembangan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang berkaitan dengan dinamika harga energi global. Selain itu, pemerintah juga menyoroti penataan ulang sistem perizinan di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) sebagai bagian dari upaya memperkuat penguasaan negara atas sumber daya alam, sejalan dengan amanat konstitusi.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah melakukan penyesuaian terhadap skema izin pertambangan, baik untuk proyek yang sudah berjalan maupun yang akan datang. Tujuannya adalah agar negara memperoleh porsi pendapatan yang lebih optimal. Dalam hal ini, pemerintah mempertimbangkan penerapan pola kerja sama seperti yang selama ini digunakan di sektor minyak dan gas, seperti skema cost recovery dan gross split, untuk diterapkan di sektor minerba.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan negara dari sektor pertambangan tanpa menghilangkan peluang kerja sama dengan pihak swasta. Meski sistem konsesi tetap dipertahankan, pembagian keuntungan akan diatur agar lebih berpihak kepada kepentingan negara.
Selain pembenahan sektor tambang, pemerintah juga tengah mengembangkan strategi pengalihan penggunaan energi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG). Langkah ini dinilai mampu menekan ketergantungan terhadap impor energi sekaligus mengurangi beban subsidi.
Penggunaan CNG diperkirakan lebih hemat hingga sekitar 30 persen dibandingkan LPG. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan sumber gas dan infrastruktur industri yang berasal dari dalam negeri, sehingga biaya distribusi dapat ditekan. Selain itu, sumber gas tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yang menjadikan distribusinya lebih efisien.
Jika program ini berjalan optimal, pemerintah memperkirakan potensi penghematan devisa negara dapat mencapai sekitar Rp130 triliun. Di sisi lain, kebijakan ini juga berpeluang besar dalam mengurangi beban subsidi energi yang selama ini cukup tinggi.
Meski demikian, penerapan CNG untuk kebutuhan rumah tangga masih dalam tahap uji coba. Salah satu tantangan utama adalah tekanan gas yang tinggi, sehingga diperlukan penyesuaian pada tabung yang akan digunakan masyarakat. Pemerintah menargetkan hasil uji coba tersebut dapat diketahui dalam beberapa bulan ke depan.
Secara keseluruhan, berbagai kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.(*/Stephany)
