MEDIAAKU.COM – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak, terutama dalam merespons kasus kekerasan yang terjadi di layanan penitipan anak. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kehadiran negara secara cepat dalam menangani persoalan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melansir laman KemenkoPMK, Rabu (6/5/2026) Sebagai tindak lanjut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memimpin rapat koordinasi lintas kementerian untuk membahas penanganan kasus kekerasan di salah satu daycare di Yogyakarta. Pertemuan tersebut juga membahas upaya memperkuat sistem perlindungan, pengasuhan, serta pendidikan anak secara menyeluruh.
Dalam pertemuan itu, pemerintah menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, pembenahan menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak dan tata kelola layanan daycare akan segera dilakukan guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Sebagai langkah awal, pemerintah telah mengambil tindakan tegas dengan menutup dan menyegel Daycare Little Aresha di Yogyakarta. Proses hukum terhadap pihak yang terlibat juga tengah berjalan oleh aparat kepolisian. Di sisi lain, perhatian terhadap korban menjadi prioritas, dengan pendampingan intensif bagi anak dan keluarganya melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, termasuk layanan pemulihan trauma.
Upaya penanganan ini melibatkan berbagai pihak, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dinas terkait di daerah, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang turut memberikan dukungan pemulihan psikologis bagi korban.
Selain penanganan kasus, pemerintah juga memperkuat langkah pencegahan dengan meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi layanan daycare di wilayah masing-masing. Hal ini bertujuan memastikan standar keamanan dan kualitas layanan benar-benar terpenuhi.
Lebih jauh, pemerintah menyoroti pentingnya perbaikan sistem secara menyeluruh, mulai dari standar operasional, mekanisme perizinan, integrasi program antar lembaga, hingga penguatan pengawasan.
Sebagai langkah konkret, disepakati pembentukan gugus tugas khusus yang akan fokus mempercepat pembenahan tata kelola daycare dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Gugus tugas ini juga akan mengembangkan sistem data terintegrasi melalui satu portal nasional.
Selama ini, berbagai program pengasuhan anak telah dijalankan oleh sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) oleh BKKBN, Taman Asuh Sejahtera (TAS) oleh Kementerian Sosial, Taman Asuh Ceria (TARA) oleh Kementerian PPPA, serta Taman Penitipan Anak (TPA) dalam lingkup PAUD oleh Kementerian Pendidikan. Program-program tersebut akan semakin diperkuat melalui koordinasi yang lebih terintegrasi.
Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Menteri PPPA Arifah Fauzi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta perwakilan kementerian dan lembaga lainnya.
Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berharap sistem perlindungan anak di Indonesia semakin kuat dan mampu menjamin keamanan serta kesejahteraan anak di berbagai layanan pengasuhan.(*/Stephany)
