Friday, June 19, 2026
HomeBeritaKementerian PU Percepat Rehabilitasi Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Kementerian PU Percepat Rehabilitasi Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

MEDIAAKU.COM – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri belum lama ini untuk membahas perkembangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pemulihan infrastruktur serta aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

Melansir laman KemenPU, Jumat (19/6/2026) Dalam rapat tersebut, Menteri Dody menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mendukung percepatan normalisasi sungai, khususnya terkait pengelolaan material hasil pengerukan. Dari total 137 sungai yang terdampak bencana di tiga provinsi, sebanyak 33 sungai telah selesai dinormalisasi, sementara 104 sungai lainnya masih dalam tahap penanganan.

Menurut Dody, Kementerian PU memiliki kewenangan untuk melakukan normalisasi sungai dan menerbitkan izin yang diperlukan. Namun, pengelolaan material hasil galian memerlukan dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar tersedia kepastian regulasi serta mekanisme pengelolaan yang jelas sehingga proses penanganan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, selaku Ketua Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia menilai kepastian aturan terkait pengelolaan sumber daya pascabencana, termasuk material galian dan kayu, menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran proses rehabilitasi.

Pratikno menambahkan, percepatan pelaksanaan program harus diiringi dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat agar seluruh kegiatan berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Selain penanganan sungai, Kementerian PU terus mempercepat pemulihan infrastruktur dasar di wilayah terdampak. Hingga 17 Juni 2026, seluruh 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional yang terdampak telah kembali berfungsi.Untuk infrastruktur daerah, sebanyak 2.270 dari total 2.421 ruas jalan telah dapat digunakan kembali. Sementara itu, 796 dari 1.181 jembatan daerah telah selesai ditangani.

Pada sektor sumber daya air dan permukiman, pemerintah telah memulihkan 178 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sebelumnya terdampak bencana sehingga kini seluruhnya kembali beroperasi. Di sisi lain, pembangunan rumah hunian pascabencana telah mencapai 1.554 unit yang tersebar di 18 lokasi.

Dukungan pemulihan fasilitas publik juga terus dilakukan, termasuk penyelesaian perbaikan 429 sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. Selain itu, rehabilitasi fasilitas kesehatan, rumah ibadah, kantor pemerintahan, dan sarana olahraga masih terus berjalan.

Untuk mengurangi risiko bencana lanjutan, Kementerian PU membangun infrastruktur pengendali sedimen berupa sabo dam di wilayah terdampak. Secara keseluruhan, direncanakan pembangunan 111 unit yang terdiri atas 97 sabo dam, termasuk 12 sabo dam oprit, serta 14 sand pocket.

Kementerian PU juga mendorong pemulihan ekonomi masyarakat melalui Program Padat Karya Tunai (PKT). Program ini telah menyerap 6.165 tenaga kerja dengan realisasi anggaran mencapai Rp37,77 miliar.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, mengapresiasi langkah cepat Kementerian PU dalam menangani dampak bencana, terutama melalui pengerahan alat berat dan personel di lapangan.

Ia mengimbau seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah menerima alokasi anggaran penanganan bencana untuk segera mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal.

Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk menerapkan prinsip build back better dalam setiap proses pemulihan. Melalui pendekatan tersebut, infrastruktur yang dibangun kembali diharapkan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap bencana sekaligus mampu mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.(*/Stephany)

RELATED ARTICLES

Terpopular