MEDIAAKU.COM – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mengawasi pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pengawasan ini dilakukan agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Melansir laman Kemendagri, Senin (20/7/2026) Fokus rehabilitasi mencakup pembangunan infrastruktur, penyediaan hunian tetap (Huntap), pemulihan lahan pertanian, serta perbaikan berbagai layanan dasar yang terdampak bencana.
Dalam pelaksanaannya, Tim Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR menggelar rapat koordinasi bersama Bupati Solok beserta perangkat daerah. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah terdampak untuk memastikan program yang didanai pemerintah pusat berjalan sesuai rencana dan segera memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kabupaten Solok diketahui memperoleh tambahan dana TKD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp144,67 miliar. Dari total tersebut, Rp2 miliar dialokasikan sebagai bantuan keuangan untuk Kabupaten Aceh Tengah.
Sampai pertengahan Juli 2026, realisasi penggunaan anggaran telah mencapai sekitar Rp25,09 miliar atau 17,35 persen. Penyerapan terbesar terjadi pada sektor ekonomi, sedangkan sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih dalam tahap pelaksanaan setelah penyesuaian anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan rampung pada akhir Juni.
Pemerintah Kabupaten Solok menargetkan percepatan pelaksanaan berbagai proyek prioritas pada triwulan berjalan. Pembangunan jalan, jembatan, jaringan irigasi, hunian tetap, hingga fasilitas pelayanan dasar menjadi fokus utama untuk mendukung pemulihan masyarakat di wilayah terdampak. Satgas PRR juga menyoroti sejumlah pekerjaan yang masih perlu dipercepat.
Untuk sektor perumahan, lokasi pembangunan 180 unit hunian tetap telah ditetapkan sesuai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk). Lahan yang akan digunakan juga telah siap serta memperoleh persetujuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga proses pembangunan diharapkan segera dimulai.
Sementara itu, di bidang pertanian, sekitar 80 hektare lahan sawah dilaporkan mengalami kerusakan berat. Dari luas tersebut, 16 hektare telah berhasil dibersihkan dari endapan sedimen. Adapun 64 hektare sisanya diusulkan agar status kerusakannya dapat disesuaikan sehingga memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan rehabilitasi sawah dari Kementerian Pertanian. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan produksi pertanian sekaligus mengembalikan sumber penghasilan warga.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, normalisasi Sungai Saniang Baka sepanjang kurang lebih 20 kilometer dan Sungai Batang Muaro Bungai sekitar 15 kilometer masih menjadi pekerjaan yang mendesak guna mengurangi risiko banjir dan sedimentasi.
Selain itu, proses rehabilitasi layanan dasar juga terus berlangsung. Program yang sedang dikerjakan meliputi perbaikan tujuh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), rehabilitasi delapan sekolah terdampak, serta percepatan perbaikan berbagai infrastruktur publik yang masih mengalami kerusakan.
Dalam laporannya, Tim Koordinator Wilayah Satgas PRR menyampaikan bahwa pihaknya turut memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS V untuk mempercepat normalisasi sungai dan penguatan tebing. Satgas juga menjembatani koordinasi dengan Kementerian Pertanian guna mempercepat penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana.(*/Stephany)
