MEDIAAKU.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas UU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat kekhasan daerah sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi, khususnya sektor pariwisata.
Melansir laman Kemendagri, Rabu (18/11/2026) Dukungan tersebut disampaikan Bima dalam Rapat Dengar Pendapat terkait penyusunan RUU NTB dan NTT di Badan Legislasi DPR RI, Jakarta. Menurutnya, kebijakan yang diterapkan di Bali dapat menjadi referensi bagi kedua provinsi, dengan tetap menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing.
Bima juga mendukung penguatan kewenangan daerah dalam menerapkan pungutan terhadap wisatawan asing. Namun, kebijakan tersebut harus dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
Ia menegaskan, dana yang diperoleh perlu dimanfaatkan secara tepat, termasuk untuk melibatkan pelaku usaha dan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata.
Selain itu, Bima menyoroti pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan pariwisata antara pemerintah pusat dan daerah. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dan penataan ruang.
Ia juga mengapresiasi kerja sama NTB, NTT, dan Bali dalam mengembangkan pariwisata. Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperkuat konektivitas, mengoptimalkan potensi destinasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bima berharap RUU NTB dan NTT dapat menghasilkan aturan yang sesuai dengan karakteristik kedua daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*/Stephany)

