MEDIAAKU.COM – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mendorong seluruh lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar memperluas jangkauan pembiayaan kepada pelaku UMKM di kawasan Indonesia Timur. Langkah tersebut dinilai penting karena wilayah ini masih memiliki potensi besar, namun belum seluruh pelaku usahanya terhubung dengan layanan pembiayaan formal.
Melansir laman KemenUMKM, Rabu (1/7/2026) Hal itu disampaikan Helvi saat memimpin Rapat Koordinasi KUR Regional Indonesia Timur di Ternate, Maluku Utara. Ia menjelaskan bahwa jumlah penerima KUR di sebagian besar provinsi kawasan timur masih tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada, sehingga peluang peningkatan penyaluran masih sangat terbuka.
Berdasarkan data penyaluran KUR, Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan realisasi tertinggi di Indonesia Timur, yakni sebesar Rp8,18 triliun. Selanjutnya disusul Sulawesi Tenggara dengan Rp2,03 triliun dan Sulawesi Tengah sebesar Rp1,90 triliun. Sementara itu, Maluku Utara mencatat penyaluran KUR senilai Rp315 miliar.
Secara total, penyaluran KUR di kawasan Indonesia Timur telah mencapai Rp16,5 triliun yang diterima oleh 255.979 debitur UMKM. Dari jumlah tersebut, sekitar 24 ribu merupakan penerima baru, sedangkan sekitar 18 ribu pelaku usaha telah berhasil naik kelas atau menjadi debitur graduasi.
Menurut Helvi, perkembangan tersebut menunjukkan tren yang positif, terutama karena pembiayaan untuk sektor produksi telah mencapai 68,2 persen, melampaui target nasional sebesar 65 persen. Ia menilai semakin besarnya alokasi pembiayaan ke sektor produktif akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai tambah usaha, daya saing, dan penciptaan lapangan kerja.
Meski demikian, Helvi menilai kualitas penyaluran KUR masih perlu ditingkatkan. Dari 10 lembaga penyalur di kawasan Indonesia Timur, baru BRI dan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang berhasil memenuhi target penyaluran minimal 65 persen ke sektor produksi.
Karena itu, ia mengajak seluruh lembaga penyalur untuk lebih aktif menjangkau pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta sektor-sektor unggulan lainnya yang memiliki prospek besar untuk berkembang.
Pemerintah juga terus menyempurnakan kebijakan KUR melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Dalam aturan tersebut, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kini dapat digunakan sebagai agunan tambahan saat mengajukan KUR.
Selain itu, pelaku UMKM di sektor produksi dan perdagangan yang berorientasi ekspor tetap dapat memperoleh KUR dengan suku bunga efektif 6 persen tanpa dibatasi jumlah akad maupun akumulasi pinjaman. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan ruang lebih luas bagi UMKM untuk memperbesar skala usahanya.
Secara nasional, hingga 25 Juni 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp143,2 triliun atau sekitar 49,3 persen dari target Rp290 triliun tahun ini. Pembiayaan tersebut telah disalurkan kepada sekitar 2,2 juta debitur, termasuk sekitar 1,1 juta penerima baru dan sekitar 511 ribu debitur graduasi. Adapun porsi penyaluran ke sektor produksi telah mencapai 64,1 persen.
Di akhir kegiatan, Helvi mengajak pemerintah daerah, lembaga penyalur, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam mencapai target KUR tahun 2026. Pemerintah menargetkan penyaluran sebesar Rp290 triliun, pembiayaan ke sektor produksi minimal 65 persen, 1,3 juta debitur baru, serta 1,1 juta debitur graduasi.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan memperluas akses pembiayaan, mempercepat pertumbuhan usaha, dan melahirkan UMKM yang semakin tangguh serta berdaya saing di seluruh Indonesia, khususnya di kawasan Indonesia Timur.(*/Stephany)
