MEDIAAKU.COM – Pemerintah terus mempercepat program hilirisasi serta memperkuat ketahanan energi sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Upaya ini menjadi fokus utama dalam arah kebijakan nasional, terutama dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Melansir laman KemenESDM, Jumat (27/3/2026) Dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memaparkan perkembangan proyek hilirisasi yang tengah berjalan. Dari total 20 proyek tahap awal, sebagian telah memasuki fase peletakan batu pertama, sementara sisanya dijadwalkan mulai dalam waktu dekat.
Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan 13 proyek hilirisasi baru dengan nilai investasi mencapai ratusan triliun rupiah. Proyek-proyek ini masih dalam tahap finalisasi dan diharapkan dapat semakin memperkuat industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.
Selain hilirisasi, penguatan sektor energi domestik turut menjadi perhatian. Presiden menginstruksikan agar seluruh potensi energi dalam negeri dimaksimalkan, termasuk pengembangan etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO). Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada energi impor sekaligus mendorong swasembada energi.
Di sisi lain, pemerintah juga memantau perkembangan harga komoditas strategis seperti batu bara dan nikel. Hingga saat ini, belum ada perubahan kebijakan besar terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut. Namun demikian, pemerintah membuka kemungkinan penyesuaian produksi secara terbatas dan terukur agar keseimbangan antara pasokan dan permintaan tetap terjaga, serta harga tidak tertekan di pasar global.
Pemerintah juga memberi sinyal akan adanya penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM), khususnya untuk nikel. Kebijakan ini dipertimbangkan guna memastikan negara memperoleh manfaat yang lebih optimal dari pengelolaan sumber daya mineral.
Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya tersebut dinilai sebagai aset strategis yang harus dijaga sekaligus dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan negara secara adil.
Pemerintah pun menargetkan tahun 2026 sebagai momentum penting dalam memperkuat kedaulatan mineral Indonesia. Ke depan, pengelolaan sumber daya alam tidak lagi berfokus pada volume semata, melainkan pada penciptaan nilai tambah yang maksimal. Dengan demikian, Indonesia diharapkan mampu memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar tanpa harus menjual komoditas dengan harga rendah.(*/Stephany)
