MEDIAAKU.COM – Upaya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh terus mendapat dukungan dari berbagai daerah di Pulau Sumatera. Pemerintah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan hibah antardaerah guna membantu rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak di Aceh.
Melansir laman Kemendagri, Selasa (12/5/2026) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat, bantuan tersebut berasal dari mekanisme hibah yang memanfaatkan pengembalian Transfer ke Daerah (TKD).
Dukungan terbaru datang dari 12 pemerintah daerah di Sumatera Barat yang ikut berpartisipasi membantu Aceh setelah sebelumnya delapan pemerintah daerah di Sumatera Utara melakukan langkah serupa.
Total bantuan dari Sumatera Barat mencapai Rp27 miliar. Sejumlah daerah memberikan kontribusi dengan nominal berbeda, di antaranya Padang sebesar Rp5 miliar, kemudian Payakumbuh dan Padang Panjang masing-masing Rp3 miliar. Sementara daerah lain menyalurkan bantuan mulai dari Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
Sebelumnya, hibah dari pemerintah daerah di Sumatera Utara telah terkumpul hingga Rp260 miliar. Dengan tambahan dari Sumatera Barat, total dana hibah yang berhasil dihimpun kini mencapai Rp287 miliar dan akan disalurkan langsung ke wilayah-wilayah di Aceh yang masih terdampak cukup parah akibat bencana hidrometeorologi.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pola hibah antardaerah menjadi bentuk nyata semangat gotong royong dalam membantu percepatan pemulihan bencana.
“Kami hanya menghubungkan hibah antar daerah, sehingga bantuan ini bisa langsung dirasakan. Mekanisme kami kawal, dari rekening ke rekening, agar tepat sasaran dan cepat dimanfaatkan oleh daerah yang membutuhkan,” ujar Tito dalam acara apresiasi pemerintah daerah berprestasi di Palembang belum lama ini.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat sebelumnya telah mengalokasikan pengembalian TKD senilai Rp10,6 triliun untuk mendukung proses pemulihan di tiga provinsi terdampak. Skema tersebut memberi ruang fiskal bagi daerah yang dampak bencananya lebih ringan untuk membantu daerah lain yang membutuhkan penanganan lebih besar.
Menurut Tito, beberapa wilayah di Aceh masih menghadapi tantangan serius dalam proses pemulihan, termasuk ancaman banjir dan longsor susulan. Karena itu, dukungan lintas daerah dinilai penting agar rehabilitasi dapat berjalan lebih cepat dan merata.
“Total bantuan dari dua provinsi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan Aceh. Ini adalah wujud nyata solidaritas dan gotong royong antardaerah dalam menghadapi bencana,” katanya.
Satgas PRR memastikan proses penyaluran hibah akan terus diawasi secara ketat, baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar penggunaan anggaran tetap akuntabel dan tepat sasaran.
Melalui kerja sama lintas daerah ini, pemerintah optimistis pemulihan kawasan terdampak di Aceh dapat berlangsung lebih efektif sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana di masa mendatang.(*/Stephany)
