MEDIAAKU.COM – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa pengembangan ekonomi karbon dan perdagangan keanekaragaman hayati (biodiversity trading) harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar kawasan yang memiliki kekayaan alam.
Melansir laman KemenLH, Jumat (24/7/2026) Pernyataan tersebut disampaikan saat peluncuran Status Keanekaragaman Hayati Papua, Bali-Nusa Tenggara, Jawa, dan Maluku di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta. Menurut Jumhur, keanekaragaman hayati Indonesia bukan hanya aset ekologis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar dan dapat menjadi pilar pembangunan hijau.
Ia mengatakan potensi ekonomi dari perdagangan karbon maupun biodiversity trading harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya menjadi aktivitas ekonomi yang menguntungkan pihak tertentu.
Jumhur juga mengungkapkan bahwa perhatian dunia terhadap kekayaan biodiversitas Indonesia semakin meningkat. Saat menghadiri London Climate Action Week (LCAW) 2026, berbagai negara dan organisasi internasional menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin pengembangan agenda keanekaragaman hayati global karena merupakan salah satu negara dengan kekayaan biodiversitas daratan terbesar di dunia.
Menurutnya, tingginya perhatian internasional tersebut menjadi peluang yang harus dikelola secara bijaksana. Selain kaya akan sumber daya mineral, Indonesia juga memiliki kekayaan hayati yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru jika dikelola secara berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Indonesia kini memasuki tahap yang lebih berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan memastikan masyarakat lokal menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya.
Menteri Jumhur juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam perdagangan karbon dan pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati. Ia berharap mekanisme tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan spekulatif, melainkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini menjaga kelestarian ekosistem.
Untuk mendukung pengelolaan biodiversitas yang berbasis ilmu pengetahuan, pemerintah tengah memperkuat sistem informasi nasional melalui pengembangan Indonesia Biodiversity-data Centre (IBC). Sistem ini akan menjadi bagian dari Balai Kliring Keanekaragaman Hayati yang mengintegrasikan data lintas kementerian, lembaga, serta berbagai pemangku kepentingan sebagai pusat data keanekaragaman hayati Indonesia.
Dengan kekayaan biodiversitas yang dimiliki, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Pemerintah pun memastikan bahwa setiap instrumen ekonomi lingkungan, mulai dari perdagangan karbon hingga biodiversity credit, akan dijalankan dengan prinsip keadilan, menjaga kelestarian alam, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*/Stephany)
