MEDIAAKU.COM – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan anggaran sebesar Rp115,77 miliar melalui program Bantuan Presiden (Banpres) untuk membantu pemulihan usaha mikro yang terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar).
Melansir laman KemenUMKM, Minggu (6/9/2026) bantuan tersebut ditujukan kepada 38.507 pelaku usaha mikro yang memenuhi persyaratan. Masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp3 juta untuk membantu memperbaiki dan menjalankan kembali kegiatan usahanya setelah terdampak bencana.
Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Rahmadi, menjelaskan bahwa anggaran pemulihan UMKM di Sumbar pada 2026 secara keseluruhan mencapai Rp119,3 miliar. Dana tersebut terbagi dalam tiga program, yakni Banpres rehabilitasi usaha mikro, pemberdayaan UMKM, serta Klinik UMKM Minang Bangkit.
Dalam proses penyalurannya, pemerintah akan memperkuat pendataan dan validasi calon penerima. Jumlah data yang diajukan bahkan akan dibuat 25 persen lebih banyak dari kuota yang tersedia. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya calon penerima yang nantinya tidak lolos tahap verifikasi.
Data tambahan tersebut tidak akan sia-sia. Apabila belum dapat menerima bantuan pada 2026, data tersebut dapat digunakan sebagai bahan pendataan program pada 2027.
Sosialisasi program telah dilakukan sejak Agustus 2026, sementara kegiatan pemberdayaan UMKM ditargetkan mulai berjalan pada akhir September. Pemerintah daerah juga akan berperan dalam memverifikasi data pelaku usaha terdampak, menyiapkan PIC, serta memastikan lokasi dan peserta kegiatan siap mengikuti program.
Sebanyak 13 kabupaten dan kota yang terdampak bencana akan dibagi ke dalam tiga wilayah pelayanan. Ketiga pusat regional tersebut berada di Kabupaten Agam, Kota Padang, dan Kepulauan Mentawai.Pembagian wilayah ini diharapkan dapat membuat pelaksanaan program lebih terkoordinasi sekaligus memperluas jangkauan bantuan kepada pelaku UMKM yang membutuhkan.
Rahmadi menegaskan, keberhasilan pemulihan usaha pascabencana sangat bergantung pada kerja sama pemerintah pusat dan daerah. Akurasi data penerima serta koordinasi di lapangan menjadi faktor penting agar bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.
Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, mengapresiasi dukungan Kementerian UMKM. Pemprov Sumbar berkomitmen mempercepat proses administrasi dan memastikan data calon penerima sesuai dengan kondisi sebenarnya serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan sekaligus membantu pelaku usaha mikro kembali menjalankan aktivitas ekonomi setelah mengalami dampak bencana.(*/Stephany)
