MEDIAAKU.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengoreksi dan memperbarui data sosial ekonomi apabila dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Melansir laman Kemensos, Rabu (2/9/2026) Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, masyarakat dapat melaporkan apabila menemukan warga yang tercatat sebagai penerima bantuan, tetapi sebenarnya tidak memenuhi kriteria. Sebaliknya, warga yang seharusnya mendapatkan bantuan namun belum tercatat juga dapat diusulkan untuk masuk dalam data.
Pemutakhiran tersebut dapat dilakukan melalui sejumlah mekanisme yang telah disediakan pemerintah. Pada jalur formal, masyarakat dapat menyampaikan usulan melalui musyawarah di tingkat RT/RW, kemudian diteruskan ke kelurahan atau desa hingga Dinas Sosial menggunakan aplikasi SIKS-NG.
Selain mekanisme tersebut, tersedia pula jalur partisipatif berbasis digital. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui aplikasi Cek Bansos, layanan WhatsApp Center, maupun Command Center Kemensos.
Gus Ipul menegaskan bahwa keterbukaan terhadap laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas data. Setiap informasi atau temuan dari lapangan akan menjadi bahan untuk dilakukan pengecekan dan pembaruan.
Ia juga mengapresiasi masyarakat yang aktif memberikan masukan terkait kondisi penerima bansos. Menurutnya, semakin banyak masyarakat terlibat dalam proses tersebut, semakin besar peluang pemerintah memiliki data yang lebih akurat.
Pemutakhiran data dinilai penting karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah. Dalam waktu tertentu, ada warga yang meninggal dunia, lahir, berpindah domisili, menikah, maupun mengalami perubahan tingkat kesejahteraan. Kondisi tersebut membuat data penerima manfaat harus diperbarui secara berkala.
Akurasi data menjadi faktor penting agar program pemerintah dapat diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Dengan data yang lebih tepat, risiko bantuan salah sasaran dapat ditekan.
Saat ini, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemensos bersama pemerintah daerah turut berperan dalam membantu proses pemutakhiran melalui berbagai kanal yang telah disediakan.
Gus Ipul menyebut pengelolaan data oleh satu institusi juga dapat mempermudah proses konsolidasi. Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat dapat membantu menghasilkan data sosial ekonomi yang semakin valid sehingga pelaksanaan program bantuan dan perlindungan sosial menjadi lebih tepat sasaran.(*/Stephany)
