MEDIAAKU.COM – Pelaksana Harian Sekretaris Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, mengimbau agar seluruh pemerintah daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap kelompok rentan.
Melansir dari laman KemenkoPolkam, Minggu (13/7/2025) Heri juga menekankan perlunya peningkatan pengawasan terhadap aktivitas digital, mengingat ruang siber berpotensi menjadi tempat tumbuhnya berbagai bentuk kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak.
“Perlu percepatan dalam mendirikan Direktorat Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) di wilayah-wilayah. Ini menjadi kunci dalam memperkuat upaya penegakan hukum terhadap kekerasan pada kelompok rentan,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Januari hingga Juli 2025, tercatat sebanyak 14.385 kasus kekerasan terjadi di Indonesia. Dalam kurun dua minggu terakhir saja, jumlah kasus meningkat lebih dari dua ribu. Dari data tersebut, 62,5% korbannya adalah anak-anak, dan 80,7% adalah perempuan. Sedangkan pelaku didominasi oleh orang dewasa (82,7%), sisanya 17,4% dilakukan oleh anak-anak.
Heri menambahkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan akan berperan dalam mengoordinasikan Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (GN AKPA), menjalin sinergi antar lembaga penegak hukum untuk penanganan kekerasan siber serta perdagangan manusia, dan mengintegrasikan perlindungan kelompok rentan dalam kebijakan keamanan nasional. (*/Stephany)
