MEDIAAKU.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali memimpin sidang penanganan laporan melalui kanal debottlenecking yang menjadi saluran pengaduan resmi Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE). Satgas tersebut sebelumnya dikenal sebagai Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP).
Melansir laman Kemenkeu, Jumat (8/5/2026) Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat penyelesaian berbagai kendala investasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan proyek strategis di Indonesia. Dalam Menkeu menegaskan bahwa Satgas P3M-PPE kini memiliki kewenangan yang lebih kuat setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026.
Menurutnya, penguatan mandat tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif. Ia juga menekankan bahwa seluruh kementerian dan lembaga terkait terus dilibatkan secara aktif agar berbagai program pembangunan prioritas tidak terhambat persoalan teknis yang berkepanjangan.
Dalam sidang kali ini, terdapat dua persoalan utama yang dibahas. Kasus pertama menyangkut izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya terapung Saguling yang diajukan oleh PT Indo Acwa Tenaga Saguling.
Sementara itu, pembahasan kedua berkaitan dengan perjanjian kerja sama proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) bersama Pemerintah Kota Makassar yang disampaikan oleh PT Sarana Utama Synergy.
Kementerian Keuangan berharap forum sidang debottlenecking mampu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menghapus hambatan investasi. Dengan sinergi yang semakin solid, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong melalui investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.
Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 pengaduan dilaporkan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking. Penyelesaian tersebut dilakukan baik melalui sidang aduan yang dipimpin langsung Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat Eselon I dan II.
Capaian tersebut dinilai menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengurai berbagai hambatan yang mengganggu aktivitas investasi dan dunia usaha. Pemerintah ingin memastikan proses penyelesaian dilakukan secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.(*/Stephany)
