MEDIAAKU.COM – Realisasi pembiayaan utang neto pemerintah hingga 31 Agustus 2026 tercatat mencapai Rp506 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, angka tersebut masih berada dalam jalur yang sesuai dengan target pembiayaan dalam APBN.
“Ini on track. Sesuai dengan rencana APBN dan akan terus kita pantau,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta.
Di tengah dinamika ekonomi global, kondisi pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia juga dinilai tetap terjaga. Pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.
Melansir laman Kemenkeu, Senin (21/9/2026) Suahasil menyebut spread imbal hasil SBN Indonesia terhadap US Treasury berada di kisaran 217 basis poin. Menurutnya, posisi tersebut relatif rendah dibandingkan sejumlah negara seperti Filipina, Brasil, dan India, sehingga masih mendukung minat investor asing terhadap SBN Indonesia.
Dari sisi pasar perdana, ketertarikan investor juga terlihat dalam lelang surat utang pemerintah. Rata-rata bid to cover ratio lelang Surat Utang Negara (SUN) mencapai 1,88 kali, sedangkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berada di level 2,53 kali.
Selain pembiayaan utang, pemerintah mencatat realisasi pembiayaan investasi melalui skema below the line sebesar Rp62,6 triliun hingga akhir Agustus 2026. Dana tersebut diarahkan untuk sejumlah sektor, seperti pangan, pertanian, perumahan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur.
Di sektor perumahan, pembiayaan yang direalisasikan mencapai sekitar Rp11 triliun. Melalui fasilitas FLPP, pemerintah telah menyalurkan pembiayaan untuk lebih dari 139 ribu unit rumah dengan nilai Rp17,4 triliun yang tersebar di 35 provinsi.
Sementara itu, pemerintah menambah dana abadi LPDP sebesar Rp15 triliun untuk memperkuat dukungan terhadap program beasiswa. Hingga kini, LPDP telah membiayai 20.792 penerima beasiswa, sementara penerima manfaat melalui berbagai program kolaborasi telah mencapai lebih dari 37.000 orang.
Untuk sektor pangan, pembiayaan kepada Perum Bulog diarahkan pada penguatan cadangan beras pemerintah. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga ketersediaan beras, membantu stabilitas harga, sekaligus mendukung kesejahteraan petani.
Adapun Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) memperoleh dukungan pembiayaan untuk kebutuhan pengadaan dan pengelolaan lahan yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis pemerintah.(*/Stephany)
