MEDIAAKU.COM – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi maupun pelanggaran hukum yang tengah menjadi sorotan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melansir laman Kemendespdt, Kamis (18/6/2026) Riza menjelaskan bahwa keterlibatan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam program tersebut didasarkan pada sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 mengenai Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG, serta Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 64321 Tahun 2026 yang mengatur pedoman teknis pelaksanaan program di wilayah terpencil.
Menurutnya, Kemendes PDT berperan sebagai mitra pendukung dalam pelaksanaan MBG, terutama melalui penguatan dan pemberdayaan desa. Kementerian bertugas mendorong keterlibatan desa dalam rantai pasok pangan agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Riza menekankan bahwa peran kementeriannya bersifat koordinatif dan pemberdayaan, sehingga tidak berkaitan dengan proses pengadaan, pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), maupun penunjukan pihak tertentu. Ia juga menyatakan tidak memiliki atau mengelola dapur SPPG.
Lebih lanjut, Riza menegaskan bahwa sepanjang kariernya di lembaga legislatif maupun eksekutif, dirinya tidak pernah memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ia mengaku selalu berupaya menjalankan amanah dengan menjunjung tinggi integritas dan mematuhi peraturan yang berlaku.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat.
Di tengah perhatian publik terhadap kasus yang berkembang, Riza berharap fokus terhadap pembangunan desa tidak teralihkan. Menurutnya, desa memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, membuka lapangan kerja, menekan angka kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia menambahkan, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi dan menurunkan angka stunting, tetapi juga memberikan dampak positif pada sektor pendidikan melalui peningkatan konsentrasi belajar dan kehadiran siswa di sekolah.
Selain itu, program ini dinilai mampu memperkuat solidaritas sosial melalui keterlibatan masyarakat dalam mendukung operasional dapur MBG. Dari sisi ekonomi, program tersebut diyakini memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian desa melalui partisipasi petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, koperasi desa, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
Riza menegaskan komitmennya untuk memastikan masyarakat desa memperoleh manfaat maksimal dari berbagai program pembangunan pemerintah, terutama dalam upaya meningkatkan produktivitas dan memperkuat perekonomian desa.(*/Stephany)
