MEDIAAKU.COM – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2026.
Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran, terutama menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih kering serta potensi fenomena El Nino tahun ini.
Melansir laman KemenLH, Kamis (23/4/2026) Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan bahwa penanganan karhutla harus mengutamakan langkah pencegahan yang terencana dan terintegrasi.
“Kita harus bergerak cepat, terstruktur, dan tanpa kompromi karena ini menyangkut keselamatan masyarakat, lingkungan, dan masa depan bangsa,”katanya.
Data menunjukkan lonjakan signifikan kejadian karhutla pada awal 2026. Jumlah titik panas tercatat mencapai 3.609, meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, luas area terdampak kebakaran hingga Februari 2026 telah melampaui 32 ribu hektare, dengan wilayah Sumatera dan Kalimantan menjadi kawasan paling terdampak.
Sebagai respons atas kondisi tersebut, Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan 2026 dibentuk dengan melibatkan berbagai tim, mulai dari tim pendamping, sekretariat, hingga tim klarifikasi. Kehadiran Satgas ini bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan penanganan dan pencegahan berjalan cepat hingga ke tingkat lapangan.
Salah satu fokus utama Satgas adalah meningkatkan respons dini terhadap kebakaran melalui pengaktifan posko pengendalian di wilayah rawan, bahkan hingga tingkat desa. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, serta keterlibatan pemerintah daerah dan pelaku usaha menjadi aspek penting dalam pengendalian karhutla.
KLH/BPLH juga mendorong perbaikan infrastruktur pengendalian, terutama di lahan gambut. Upaya tersebut meliputi pengelolaan tata air, pembangunan sekat kanal, hingga penyediaan sumber air seperti sumur bor dan embung. Langkah ini dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah, dunia usaha, aparat keamanan, serta masyarakat.
Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan musim kemarau 2026 akan berlangsung lebih panjang dan kering, dengan indikasi El Nino dalam kategori lemah hingga moderat. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kebakaran, khususnya di daerah rawan seperti Riau dan Kalimantan Barat, sehingga langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini.
Pemerintah menegaskan bahwa pengendalian karhutla tidak bisa dilakukan secara terpisah. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penentu dalam menekan potensi kebakaran.
Melalui pembentukan Satgas ini, KLH/BPLH berharap upaya pencegahan dapat berjalan lebih sistematis dan respons terhadap kebakaran menjadi lebih cepat. Dengan demikian, dampak negatif karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian nasional dapat ditekan semaksimal mungkin (*/Stephany)
