MEDIAAKU.COM – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karimun. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda reses DPR sekaligus upaya memperkuat pengawasan terhadap sektor pendidikan, khususnya dalam mendorong pemerataan akses dan peningkatan mutu di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta daerah kepulauan.
Melansir laman Kemdiktisaintek, Kamis (23/4/2026) Kunjungan tersebut diisi dengan dialog bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan di lapangan, terutama dalam menjawab tantangan akses dan kualitas pendidikan di wilayah kepulauan yang memiliki kondisi geografis berbeda dengan daerah daratan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek, M. Samsuri, menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan pembenahan di sektor pendidikan tinggi. Upaya tersebut mencakup percepatan perizinan, penataan program studi, penguatan sistem akreditasi, hingga perluasan akses pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta dukungan pembiayaan bagi dosen.
Ia juga menyoroti masih rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi, sehingga diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif.
“Kita terus melakukan pembenahan mulai dari perizinan, akreditasi, hingga peningkatan akses melalui berbagai program pemerintah, namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bersama-sama mendorong masyarakat untuk menjadikan pendidikan tinggi sebagai pilihan utama, sekaligus memastikan kebijakan yang ada lebih adaptif dan tidak menghambat pengembangan perguruan tinggi di daerah,” ujar Samsuri.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Kemdiktisaintek akan terus mengawal berbagai kendala administratif di lapangan agar tidak menjadi hambatan bagi perkembangan perguruan tinggi di daerah.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, menyampaikan bahwa hasil kunjungan ini akan menjadi bahan penting dalam fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi DPR. Ia menekankan bahwa masukan dari daerah akan digunakan dalam penyusunan kebijakan, termasuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
“Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi kami untuk mendengar langsung berbagai tantangan di daerah, khususnya terkait pemerataan pendidikan di wilayah kepulauan. Masukan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan akan menjadi bahan penting dalam pembahasan kebijakan, termasuk dalam penyusunan RUU Sisdiknas,” ujarnya.
Bupati Kepulauan Karimun, Iskandarsyah, turut mengapresiasi kunjungan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa daerahnya masih menghadapi berbagai kendala dalam penyediaan layanan pendidikan, mulai dari keterbatasan akses antar pulau hingga kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, seperti pelaksanaan kebijakan pendidikan di wilayah 3T, pemerataan akses pendidikan tinggi, penguatan riset dan inovasi daerah, serta tantangan terkait infrastruktur dan distribusi sumber daya pendidikan.
Melalui kunjungan ini, diharapkan diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh sebagai dasar evaluasi dan penyusunan kebijakan pendidikan ke depan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan.(*/Stephany)
