MEDIAAKU.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-13 Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS) yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional ASPRUMNAS 2026 di Auditorium Binakarna, Jakarta, belum lama ini. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Transformasi Digital Industri Properti dan Kedaulatan Hunian Rakyat”.
Melansir laman KemenPKP, Rabu (22/7/2026) Dalam sambutannya, Maruarar memberikan apresiasi atas perkembangan ASPRUMNAS yang dinilai semakin berkontribusi dalam mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh anggota asosiasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, serta mematuhi seluruh regulasi yang berlaku agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Menurutnya, pemerintah akan memberikan dukungan kepada para pengembang yang mampu menghadirkan inovasi dan membangun perumahan sesuai standar yang ditetapkan. Sebaliknya, pemerintah juga akan melakukan pembinaan hingga memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan atau merugikan konsumen.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyoroti perkembangan penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ia mengungkapkan bahwa ASPRUMNAS turut berkontribusi dalam Program 3 Juta Rumah melalui pembangunan 9.207 unit rumah subsidi dengan skema FLPP sepanjang 2025. Pemerintah berharap capaian tersebut terus meningkat melalui kerja sama yang semakin erat antara pemerintah dan para pengembang.
Kehadiran Menteri PKP dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri perumahan untuk memperluas akses masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), terhadap rumah yang layak dan terjangkau.Pemerintah juga terus menghadirkan berbagai kebijakan guna mendukung kepemilikan rumah sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat di sektor properti.
Sejumlah insentif yang telah diberikan antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, penerbitan sertifikat rumah tanpa biaya, serta penyederhanaan persyaratan pembiayaan agar masyarakat lebih mudah memperoleh rumah.
Sementara itu, Ketua Umum ASPRUMNAS M. Syawali menyampaikan apresiasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pelaku usaha di bidang perumahan.
Ia menilai sejumlah langkah pemerintah, seperti penghapusan ketentuan SLIK OJK untuk tunggakan di bawah Rp1 juta, pemberian sertifikat gratis bagi MBR, hingga pembebasan BPHTB dan PBG, menjadi stimulus positif bagi sektor perumahan. ASPRUMNAS juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah dengan menargetkan pembangunan 50.000 unit rumah subsidi melalui skema FLPP pada tahun 2027.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan asosiasi pengembang, percepatan penyediaan rumah layak diharapkan dapat terus diwujudkan. Selain itu, penerapan transformasi digital, peningkatan inovasi, dan kepatuhan terhadap regulasi diyakini akan memperkuat industri properti nasional sekaligus mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah serta pertumbuhan ekonomi Indonesia.(*/Stephany)
