MEDIAAKU.COM – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum lama ini menggelar Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Gelora Prapto Srimulyo, Kabupaten Bantul.
Melansir laman KemenPKP, Jumat (5/6/2026) Kegiatan ini bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha sektor perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Acara tersebut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta, jajaran BP Tapera, BRI, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat.
Dalam sambutannya, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa Kredit Program Perumahan tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pembiayaan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam ekosistem perumahan. Program ini menyasar kontraktor, pengembang skala kecil, toko bangunan, produsen material, UMKM, dan berbagai usaha pendukung lainnya.
Menurutnya, sektor perumahan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena mampu menggerakkan lebih dari 180 subsektor usaha. Aktivitas pembangunan perumahan turut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan bahan bangunan, dan mendukung pertumbuhan usaha masyarakat.
Pada kegiatan tersebut, BRI mencatat penyaluran KPP sebesar Rp332,5 miliar kepada 966 nasabah. Capaian ini menunjukkan tingginya minat pelaku usaha untuk memanfaatkan pembiayaan dalam mengembangkan usaha mereka.
Dari total penyaluran tersebut, pembiayaan sisi pasokan (supply) mencapai Rp145,5 miliar yang diberikan kepada 83 debitur. Dana itu terdiri atas pembiayaan bagi kontraktor, pengembang perumahan, dan toko bangunan. Sementara itu, pembiayaan sisi permintaan (demand) mencapai Rp187 miliar yang disalurkan kepada 883 debitur.
Pemerintah menilai program ini mampu memperkuat rantai pasok sektor perumahan secara menyeluruh. Tidak hanya membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha yang berperan dalam pembangunan perumahan nasional.
Keberhasilan penyaluran KPP turut mendorong pemerintah meningkatkan alokasi pembiayaan melalui BRI. Kuota yang sebelumnya sebesar Rp8 triliun kini ditingkatkan menjadi Rp12 triliun. Hingga saat ini, realisasi penyalurannya telah mencapai Rp9,3 triliun.
Pemerintah juga akan terus memperkuat kerja sama dengan BP Tapera, perbankan, dan pemerintah daerah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha sektor perumahan. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk membangun ekosistem perumahan yang kuat dari hulu hingga hilir.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, kemudahan memperoleh modal usaha dapat membantu memperkuat ekonomi rakyat sekaligus mendukung pertumbuhan sektor perumahan nasional.
Melalui sosialisasi ini, BP Tapera dan BRI juga memberikan informasi mengenai tata cara, persyaratan, dan manfaat Kredit Program Perumahan bagi pelaku usaha. Pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan program tersebut untuk mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan.(*/Stephany)
