MEDIAAKU.COM – Pemerintah mendorong penguatan koordinasi antara sektor energi dan digital untuk mendukung pengembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di Indonesia. Langkah ini mencakup penyelarasan pembangunan pusat data (data center) dan AI Factory dengan kesiapan pasokan energi nasional.
Melansir laman Kemkomdigi, Kamis (22/10/2026) Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, pembangunan infrastruktur AI perlu dirancang secara terpadu, bukan berjalan sendiri-sendiri di setiap sektor. Pasalnya, ketersediaan energi menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberlangsungan teknologi tersebut.
Hal itu disampaikan Meutya dalam acara Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali. Ia menilai koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi diperlukan agar kebutuhan infrastruktur digital sejalan dengan kemampuan penyediaan energi.
Menanggapi hal tersebut, Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan kesiapan untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan. Pemerintah akan meminta data lokasi pembangunan pusat data agar penyediaan pasokan listrik dapat dipersiapkan sesuai kebutuhan.
Bahlil mengungkapkan, tambahan kebutuhan daya untuk mendukung pengembangan pusat data diperkirakan mencapai 20 gigawatt atau setara 20.000 megawatt. Besarnya kebutuhan tersebut membuat perencanaan pasokan energi harus dilakukan sejak awal.
Selain persoalan energi, pemerintah juga ingin memastikan investasi pusat data memberikan dampak ekonomi yang lebih merata. Menurut Bahlil, investasi teknologi tinggi perlu membuka kesempatan bagi pengusaha nasional dan daerah untuk terlibat dalam kegiatan usaha.
Pemerintah pun berencana menyusun regulasi yang mendorong kerja sama antara investor asing dan pelaku usaha lokal. Dengan pendekatan tersebut, investasi diharapkan tidak hanya memperkuat infrastruktur digital, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
Bahlil menjelaskan, meskipun pusat data membutuhkan modal dan teknologi besar, jumlah tenaga kerja yang diserap secara langsung relatif terbatas. Di sisi lain, fasilitas tersebut memerlukan dukungan sumber daya dalam jumlah signifikan, terutama listrik dan air.
Karena itu, pemerintah ingin memastikan investasi pusat data turut memberikan nilai tambah bagi daerah, termasuk melalui keterlibatan pelaku usaha setempat.
Melalui integrasi kebijakan energi dan digital serta pengaturan investasi yang mendorong kolaborasi, pemerintah berharap pengembangan AI di Indonesia dapat berlangsung berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing industri digital nasional.(*/Stephany)
