MEDIAAKU.COM – Pemerintah mengambil langkah strategis dalam menghadapi lonjakan kejahatan di ruang digital dengan mengintegrasikan sistem pelaporan antara Kementerian Komunikasi dan Digital dan Kepolisian Republik Indonesia. Upaya ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya kasus penipuan online, judi daring, hingga pemerasan berbasis seksual.
Melansir laman Kemkomdigi, Rabu (15/4/2026) Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang bertujuan menyederhanakan koordinasi antar lembaga sekaligus mempercepat penanganan laporan masyarakat. Dengan sistem baru ini, proses birokrasi yang sebelumnya cukup panjang diharapkan bisa dipangkas secara signifikan.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa tren kejahatan digital menunjukkan peningkatan yang cukup tajam sehingga membutuhkan langkah penanganan yang lebih cepat dan terintegrasi.
“Kami mencatat kenaikan penipuan digital yang cukup tinggi. Kami juga menerima banyak keluhan mengenai pemerasan berbasis seksual (sextortion) hingga judi online, yang masih menjadi PR,” Jelasnya.
Menurutnya, perubahan utama dari kerja sama ini terletak pada sistem kerja yang lebih efisien. Mekanisme yang sebelumnya mengandalkan surat-menyurat kini akan digantikan dengan sistem terintegrasi agar laporan masyarakat bisa segera diproses tanpa hambatan administratif.
Selain itu, pemerintah juga berencana menyatukan berbagai kanal pengaduan yang selama ini digunakan masyarakat, seperti layanan 110 dan 112. Integrasi ini bertujuan menciptakan satu pintu pelaporan yang lebih responsif dan mudah diakses.
“Kami ingin 110 dan 112 digabungkan karena pada prinsipnya command center harus lebih efisien dan masyarakat yang ingin melakukan pelaporan bisa diterima lebih cepat,” Ungkap Meutya.
Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menilai kerja sama ini akan memperkuat respons aparat dalam menangani berbagai bentuk kejahatan digital yang kian marak. Ia menegaskan pentingnya langkah cepat untuk mencegah munculnya korban baru.
Dalam keterangannya, ia menyebut, “Maraknya penipuan online, judi online, dan berbagai bentuk scam harus direspons dengan langkah yang lebih optimal. Kami ingin mencegah munculnya korban baru dan memastikan setiap laporan bisa ditindak lebih cepat,” Tegasnya.
Tidak hanya fokus pada penanganan kasus, sinergi kedua lembaga ini juga mencakup edukasi kepada masyarakat, perlindungan terhadap Pusat Data Nasional, serta penyusunan mekanisme bersama dalam menghadapi tindak pidana siber agar proses penanganan dapat berjalan tanpa kendala teknis.
Melalui langkah ini, pemerintah menargetkan sistem penanganan kejahatan digital yang lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif, sehingga potensi kerugian serta jumlah korban dapat ditekan secara signifikan.(*/Stephany)
